topmetro.news, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus memperkuat komitmen keterbukaan informasi publik melalui peningkatan akses informasi, transparansi pelayanan, serta pelibatan aktif masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Surya saat memaparkan strategi dan kebijakan Pemprov Sumut dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Hotel Mercure, Kemayoran Baru, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Surya menyampaikan bahwa Pemprov Sumut berkomitmen memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat waktu, mudah diakses, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Surya menjelaskan, terdapat sejumlah prinsip yang menjadi pedoman Pemprov Sumut dalam memberikan pelayanan informasi publik. Di antaranya, memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dengan biaya murah dan prosedur sederhana.
Selain itu, pemerintah juga dituntut proaktif memenuhi kebutuhan informasi masyarakat melalui penyediaan fasilitas pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelayanan informasi juga harus dilaksanakan secara adil, tidak diskriminatif, serta mengedepankan sikap sopan dan santun.
“Pemprovsu juga berkomitmen tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam memberikan layanan informasi publik,” ujar Surya.
Konferensi Pers Jadi Strategi Keterbukaan
Lebih lanjut, Surya mengungkapkan salah satu strategi konkret yang diterapkan Pemprov Sumut dalam memperkuat keterbukaan informasi adalah menggelar konferensi pers secara rutin dengan melibatkan seluruh perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dalam pelaksanaannya, Pemprov Sumut menerapkan sistem rotasi atau bergiliran bagi setiap perangkat daerah dan BUMD untuk menyampaikan berbagai program, kegiatan, serta capaian kinerja kepada media dan masyarakat.
Melalui mekanisme tersebut, seluruh perangkat daerah dan BUMD mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyampaikan informasi kepada publik.
Langkah ini diharapkan dapat memperluas penyebaran informasi pemerintahan sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai berbagai program pembangunan di Sumatera Utara.
Perkuat Pengawasan dan Partisipasi Masyarakat
Surya berharap, berbagai strategi yang dijalankan tersebut mampu menjadikan keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif badan publik, melainkan bagian dari budaya pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab.
Menurutnya, akses informasi yang semakin luas akan memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat untuk mengetahui, mengawasi, serta memberikan masukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan demikian, keterbukaan informasi diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah.
Pemprov Sumut pun berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan akuntabel.
Penulis | Erris
